Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, menghadiri workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang digelar dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Acara yang berlangsung di ruang pertemuan Pandan Kurung, Parai Teleng Ria, pada Sabtu (06/12) tersebut bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan dana desa yang tepat sasaran.
Workshop tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memaksimalkan potensi lokal, serta memperkuat peran pemerintah desa dalam mendukung pembangunan daerah. Ibas juga menyampaikan bahwa pengawasan bukan semata untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi upaya bersama untuk mengawal desa menjadi lebih produktif dan berdaya saing.
Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan perangkat daerah, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Pacitan. Kehadiran peserta dari berbagai unsur pemerintahan desa menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah berharap melalui workshop ini, desa semakin mampu merancang program pembangunan yang inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Hadir sebagai narasumber, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Abul Chair; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pacitan, Lurensia Firmani; serta Ketua Tim Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa, Mohammad Ridho Ma’arif. Mereka menyampaikan materi terkait penyusunan laporan keuangan desa, perencanaan pembangunan, hingga strategi mendorong produktivitas masyarakat desa sebagai pilar ekonomi lokal.
Bupati Pacitan dalam keterangannya menekankan pentingnya pengelolaan dana desa secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, desa memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi desa, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program yang dirancang desa harus berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan.
Sementara itu, narasumber dari BPKP menegaskan bahwa lembaga tersebut hadir bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi mitra strategis bagi desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Dengan pendekatan pendampingan dan pembinaan, BPKP berharap desa mampu memperkuat sistem akuntabilitas serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan terselenggaranya workshop ini, diharapkan desa-desa di Pacitan semakin mampu mengoptimalkan anggaran pembangunan, menciptakan inovasi berbasis potensi lokal, serta menguatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintah Kabupaten Pacitan meyakini bahwa tata kelola keuangan desa yang akuntabel menjadi kunci mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.